JUMAIN SULAIMAN/FAJAR
SOSIALISASI. Edib Muslim (kanan), Staf Ahli Menko Perekonomian (tengah), Budi Santoso, dan Nurdin Samaila pada sosialisasi Percepatan Pembangunan Jalur Alternatif Palu-Parigi dalam Rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia, di Hotel Grand Clarion, Kamis 9 Agustus.
MAKASSAR, FAJAR -- Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) meminta pemerintah daerah di Sulsel dan Sulteng serius menuntaskan Trans Sulawesi. Sebab ini merupakan jalur koneksitas pendukung program Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).SOSIALISASI. Edib Muslim (kanan), Staf Ahli Menko Perekonomian (tengah), Budi Santoso, dan Nurdin Samaila pada sosialisasi Percepatan Pembangunan Jalur Alternatif Palu-Parigi dalam Rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia, di Hotel Grand Clarion, Kamis 9 Agustus.
Di Sulteng, pembangunan jalur Palu-Parigi sepanjang 35,7 kilometer masih tersendat. Padahal, jalur Palu-Parigi, penghubung utama enam provinsi di Sulawesi.
Kepala Divisi Humas dan Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Edib Muslim mengatakan, percepatan pembangunan jalur Palu-Parigi demi menekan kerugian negara yang mencapai hampir Rp400 miliar per tahun.
"Untuk menekan angka kerugian tersebut, maka harus diambil langkah percepatan pembangunan jalur Palu-Parigi," ujar Edib saat Sosialisasi Signifikasi Strategi International Hub Ports dan Intenational Hub Airports di Indonesia, serta Percepatan Pembangunan Jalur Alternatif Palu-Parigi Dalam Rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia, di Hotel Grand Clarion, Kamis 9 Agustus.
Menurutnya, jika jalur Palu-Parigi selesai dibangun, maka akan berdampak pada antara lain signifikasi penggunaan BBM, emisi gas buang, terciptanya akses masyarakat terhadap sumber-sumber intra koridor, serta dampaknya terhadap percepatan hub Pelabuhan Bitung dan Bandara Internasional Hasanuddin.
Pihaknya berharap, sebelum awal 2014 jalur Palu-Parigi bisa rampung dikerjakan. Dia berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ikut mendorong pemerintah pusat, untuk segera merealisasikan proyek infrastuktur tersebut, terutama dari segi dana yang disiapkan.
"Dianggarkan Rp700 miliar dan jika rencana dikucurkan Rp50 miliar setiap tahun, maka proses pembangunan akan memakan waktu cukup lama, sekira 14 tahun. Jadi memang ini perlu mendapat dorongan," ungkapnya.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VI Nurdin Samaila menambahkan, pembangunan jalur Palu-Parigi nanti juga akan berdampak pada arus distribusi barang dan jasa. Sehingga perekonomian kedua daerah bisa bergerak lebih cepat.
Dia menyebutkan, kondisi jalan nasional Palu-Parigi memiliki panjang total 76.613 km. "Dari total panjang jalan tersebut, hanya jalur Toboli-Parigi dengan panjang 16.057 km dan Kebon Kopi-Nupabomba 29.258 km yang belum dalam kondisi baik 100 persen.
Selebihnya yaitu jalur Talise-Tawaeli dengan panjang 8.887 km, Toboli-Kebon Kopi 20.886 km, dan Nupabomba-Tawaeli 1.525 km sudah dalam kondisi baik 100 persen," ungkap Nurdin. (aci/upi/sil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar