PERUBAHAN PARIGI MOUTONG

PERUBAHAN PARIGI MOUTONG

Minggu, 24 Februari 2013

Pungli Boyantongo Di Legitimasi

Pungli Boyantongo Di Legitimasi 

PALU, MERCUSUAR- Pungutan sebesar Rp100 ribu bagi setiap pemilik kendaraan roda enam yang melintas di trans Sulawesi, tepatnya di Sungai Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), ternyata dilegitimasi (disetujui) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Parmout Badrun SE dan beberapa pejabat setempat. 
Sejumlah dokumen yang diperoleh Koran ini, menguatkan Sekkab serta beberapa pejabat setempat terindikasi melegitimasi penarikan pungutan liar tersebut karena tidak memliki payung hukum. 

Keputusan Kepala Desa Boyantongo Nomor 08/SK-KDB/IX/2012 tentang pembuatan jembatan alternatif/jembatan bronjong di Sungai Desa Boyantongo, salah satu dokumen yang menguatkan indikasi dukungan institusi setempat melakukan pungli bagi bus dan mobil truk yang melintas di Sungai Boyantongo, yang merupakan jalur trans Sulawesi. SK tersebut ditandatangani oleh Kades Boyantongo Suardi Dg Pasolong dan diketahui oleh Camat Parigi Selatan Mahfuz Usman tertanggal 24 September 2012. 
Dalam SK tersebut menetapkan CV Sri Indah Group untuk melaksanakan pembuatan jembatan alternatif/jembatan bronjong di Sungai Boyantongo dengan ketentuan penarikan retribusi maksimal Rp100 ribu bagi setiap kendaraan yang melintas di jembatan bronjong Desa Boyantongo. Dana tersebut diantaranya diperuntukkan bagi pemilik modal sebesar 37 persen, pemeliharaan sarana jalan berkaitan jembatan bronjong 17 persen serta 5 persen dialokasikan untuk korban bencana alam banjir bandang yang rumahnya hancur/rusak. 

Masalahnya sekarang, penarikan retribusi tersebut bukan bagi pengendara yang melintas di atas jembatan, melainkan yang melintas di Sungai Boyantongo. Karena jembatan darurat/jembatan bronjong yang didanai oleh pihak ketiga hanya bisa dilalui kendaraan roda empat. 

Penarikan retribusi tersebut didukung oleh tokoh masyarakat, tokoh agama serta warga setempat disaksikan Camat Parigi Selatan Mahfuz Usman dan Kades Boyontango Suardi Dg Pasolong. Tercatat, sekitar 200 an tokoh agama, masyarakat dan warga setempat yang bertandatangan dalam surat dukungan penarikan retribusi tersebut dan meminta CV Sri Indah Group dalam hal ini Hi Alimuddin bersedia membuat jembatan alternatif/jembatan bronjong dengan menggunakan dana pribadi. Adapun pendapatan atau jasa yang didapatkan dari setiap mobil yang melintas, diperuntukkan kepada korban bencana alam dan kemaslahatan ummat. 

Penarikan retribusi tersebut diperkuat dengan terbitnya nota kesepakatan damai pada hari Rabu, 21 November 2012 yang ditandatangani Kades Dolago, Kades Boyantongo, penasehat kegiatan Abdurrahim Arief Hi Buchari SH, MH, Musanid A Lawalado serta Ikbal H Ahmadi. Penandatanganan nota kesepakatan damai itu disaksikan Sekkab Parmout, Badrun SE serta Kapolres Parigi Moutong Y Hondawantri Naibaho. Salah satu item dalam nota kesepakatan damai itu menjelaskan bahwa setiap truk yang melintas akan dimintai jasanya sebesar Rp100 ribu. Hasilnya, diperuntukkan buat pembangunan rumah ibadah sebesar 35 persen, H Alimuddin sebagai pemodal serta 30 persen untuk biaya operasional. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyeberangan bronjong di Sungai Boyantongo adalah Camat ParigiSelatan, Kepala Desa Boyantongo serta penasehat kegiatan Abdurahim Arief Hi Buchari SH,MH yang merupakan salah satu dosen di Untad. 

Camat Parigi Selatan Mahfus yang akan dikonfirmasi terkait hasil pungutan itu terkesan menghindar. Bahkan saat akan ditelepon kembali handphonennya sudah tidak aktif lagi. 

Semnetara itu, Sekkab Parmout Badrun Nggai dikonfirmasi hal itu di ruang kerjanya, Jumat (1/2), mengatakan bahwa pungutan yang diberlakukan di sungai Boyantongo khususnya bagi kendaraan roda enam ke atas, merupakan hasil kesepakatan bersama. 
Namun untuk pungutan sebesar Rp100 ribu rupiah itu katanya, adalah merupakan hasil kesepakatan yang pertama pada tahun 2012 silam. Namun belum lama ini, sekitar awal bulan Januari 2013, pihak Organda Kabupaten Parigi Moutong melakukan protes terhadap besaran pungutan yang diberlakukan tersebut. 

Sehingga, akhirnya dibuatlah kembali pertemuan yang dihadiri oleh camat Parigi Selatan, Kapolsek Parigi, Kades Boyantongo dan Pemkab Parmout yang dihadiri Sekkab serta perwakilan organda Parmout. Dalam pertemuan tersebut mengahasilkan kesepakatan baru yang menetapkan pungutan retribusi sebesar Rp50 ribu untuk setiap kendaraan yang lewat. Sedangkan kendaraan yang tidak bermuatan tidak dikenakan biaya. 
Badrun juga tidak mengelak, bahkan membenarkan jika dirinya sebagai Sekkab menandatangani hasil kesepakatan saat itu, disaksikan Kapolres dan Danramil pada pertemuan di ruang rapat bupati. Poin kesepakatannya adalah menyetujui pungutan sebesar Rp100 ribu per kendaraan yang lewat sebagai biaya jasa untuk pemeliharaan jembatan bronjong yang dibuat oleh warga. 

Namun untuk hasil pungutan itu, Badrun mengatakan tidak mengetahui persis peruntukan hasil pungutan itu. Namun berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa Boyantongo bahwa hasil pungutan tersebut akan dikelola oleh pihak Desa Boyantongo dengan beberapa pembagian. yang pastinya tidak ada yang masuk ke kas daerah. 

“ Tentang persetujuan pungutan hasil pertemuan awal sebesar Rp 100 ribu itu, Pemkab Parmout hanya menyahuti apa keinginan masyarakat Boyantongo, namun Pemkab tidak serta merta melepas begitu saja, artinya tetap dilakukan pengawasan di lapangan,” jelasnya. 
Badrun juga menegaskan bahwa praktik pungutan saat ini terjadi di jembatan Boyantongo tidak bisa dikatakan pungutan liar (pungli) karena diketahui oleh aparat desa, camat serta Pemkab Parmout. 
“Itu bukan pungli akan tetapi biaya sewa jasa terhadap jembatan bronjong,dan juga dananya digunakan untuk biaya perbaikan jembatan kalau ada yang rusak,” tandasnya. 
Namun Ia berjanji akan segera melakukan sidak terhadap praktik pungutan yang saat ini tidak sesui dengan hasil kesepakatan. 

Sementara itu Kapolres Parmout AKBP Yusuf Hondawan yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaskan bahwa pihak aparat keamanan hanya melakukan pengamanan saja jika ada hal- hal yang terjadi di tempat itu. Sedangkan masalah pungutan itu, pihaknya tidak mengetahui persis kemana aliran dana itu. 

Sementara itu Danramil Parigi hingga berita ini naik cetak belum bisa dikonfirmasi. Ketika wartawan ini mencoba mengkonfirmasi melalui telpon genggam, ponselnya tidak aktif. 
Pernyataan Sekkab tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Hal itu terlihat saat wartawan media ini melintas menggunakan salah satu bus roda enam bersama rombongan jurnalis tujuan PT Vale di Soroako, Kabupaten Luwuk Timur Sulawesi Selatan, Senin (28/1) silam, sejumlah oknum meminta jasa retribusi pada sopir bus sebesar Rp100 sesuai besaran tarif yang terpampang di papan pengumuman retribusi. 

Namun ketika mengetahui penumpang di dalam bus tersebut merupakan para jurnalis media cetak dan elektronik dari Palu, oknum tersebut hanya meminta jasa retribusi sebesar Rp10 ribu. Walau sebelumnya sempat bersitegang dengan sejumlah wartawan saat meminta tanda bukti besaran tarif retribusi. Terlebih lagi, bus yang ditumpangi para wartawan tersebut, hanya melintas di atas sungai, bukan diatas jembatan alternatif. Lain halnya ketika rombongan wartawan kembali menuju ke Palu pada Rabu (30/1) dini hari, oknum meminta tarif retribusi jasa melintas di atas sungai Boyantongo sebesar Rp100 ribu. 

INSTRUKSI BUPATI TAK BERGIGI 


Belakangan, Bupati Parigi Moutong (Parmout) Syamsurizal Tombolotutu mengeluarkan surat Nomor 024/3342/Bag Umum tertanggal 14 November 2012 perihal penertiban arus kendaraan umum melalui sungai/jembatan Dolago. Isi surat Bupati tersebut memerintahkan Camat, Kades Boyantongo, Kades Dolago serta warga desa setempat yang melakukan kegiatan penanganan arus kendaraan yang melewati jembatan/sungai Dolago, terhitung mulai tanggal 14 November 2012 tidak ada lagi warga setempat melakukan kegiatan di sungai/jembatan untuk kendaraan umum. Sehingga, untuk 

sementara waktu yang mengatur arus kendaraan umum melalui sungai/jembatan ditangani sepenuhnya secara terpadu dari kesatuan kepolisian/TNI, dinas Perhubungan dan Pol PP sampai dengan batas waktu yang dibutuhkan. Poin selanjutnya menegaskan bahwa jalan melalui jembatan sungai Dolago adalah jalan Negara trans Sulawesi yang harus 

dijaga/dipelihara untuk kelancaran arus kendaraan umum, sehingga tidak dibenarkan ada pungutan-pungutan uang dari setiap kendaraan umum yang melewati jalan tersebut. 
Masalahnya sekarang, pihak-pihak tertentu telah mengambil keuntungan dari penarikan tersebut seperti yang tertera dalam butir kesepakatan.”Sebaliknya, banyak warga 

khususnya para sopir truk keberatan dengan pungutan yang besar tanpa dilandasi oleh aturan yang berlaku,” kata Sukri Tjakunu warga Desa Boyantongo dalam rilis yang terima redaksi, Kamis (31/1). Padahal katanya, acuan untuk penarikan retribusi jasa penyeberangan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 dan 3, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Jalan. Sebab, sejak awal pemerintah telah mempihakketigakan pembuatan jembatan penyeberangan yang mendapat izin dari institusi pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. DIN/TIA 

Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas


Presiden: Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas

Presiden: Tahun Politik, Masyarakat Harus CerdasKOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, KOMPAS.com -- Tahun 2013 dan 2014 menjadi tahun politik yang bisa memanaskan kondisi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat berpikir cerdas memaknai setiap peristiwa yang terjadi pada tahun politik tersebut.
"Biasanya tahun-tahun seperti ini (tahun politik) suhu politik akan menghangat atau bahkan memanas. Kompetisi politik akan terjadi di seluruh tanah air. Maka kita harus sadar politik agar bisa terjadi politik yang amanah dan mencerdaskan," kata Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Hall D II JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (24/2/2013).
Presiden yang akrab disapa SBY ini juga meminta masyarakat untuk selalu menghormati proses pemilihan umum. Hak setiap warga untuk memilih juga harus dihormati supaya tidak terjadi politik yang hanya memberikan pengaruh buruk seperti kegaduhan, keributan, dan pertentangan antara beberapa kelompok dan golongan.
Lanjut dia, walaupun tahun 2013 menjadi tahun politik yang bisa mempengaruhi suhu politik di Indonesia, presiden mengharapkan politik mampu memberikan pengaruh baik dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih cerdas.
Tahun 2014 mendatang merupakan tahun pemilihan baik anggota DPR, MPR, DPD, presiden, maupun wakil presiden. Untuk itu, masyarakat harus menjaga kekompakan untuk mencegah terjadinya keributan di tanah air.
Demi menjaga kemanan tersebut, kata SBY, kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik sandang, pangan, maupun pekerjaan, perubahan suhu politik tidak akan menyebabkan perbuatan yang anarkis oleh masyarakat.
Sebelumnya, Presiden SBY mendatangi perayaan Cap Go Meh di JIExpo yang dilaksanakan oleh Forum Bersama Indonesia Tionghoa. Acara tersebut juga dihadiri oleh menteri-menteri kabinet bersatu jilid 2 seperti Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Editor :
Farid Assifa

Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas


Presiden: Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas

Presiden: Tahun Politik, Masyarakat Harus CerdasKOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, KOMPAS.com -- Tahun 2013 dan 2014 menjadi tahun politik yang bisa memanaskan kondisi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat berpikir cerdas memaknai setiap peristiwa yang terjadi pada tahun politik tersebut.
"Biasanya tahun-tahun seperti ini (tahun politik) suhu politik akan menghangat atau bahkan memanas. Kompetisi politik akan terjadi di seluruh tanah air. Maka kita harus sadar politik agar bisa terjadi politik yang amanah dan mencerdaskan," kata Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Hall D II JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (24/2/2013).
Presiden yang akrab disapa SBY ini juga meminta masyarakat untuk selalu menghormati proses pemilihan umum. Hak setiap warga untuk memilih juga harus dihormati supaya tidak terjadi politik yang hanya memberikan pengaruh buruk seperti kegaduhan, keributan, dan pertentangan antara beberapa kelompok dan golongan.
Lanjut dia, walaupun tahun 2013 menjadi tahun politik yang bisa mempengaruhi suhu politik di Indonesia, presiden mengharapkan politik mampu memberikan pengaruh baik dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih cerdas.
Tahun 2014 mendatang merupakan tahun pemilihan baik anggota DPR, MPR, DPD, presiden, maupun wakil presiden. Untuk itu, masyarakat harus menjaga kekompakan untuk mencegah terjadinya keributan di tanah air.
Demi menjaga kemanan tersebut, kata SBY, kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik sandang, pangan, maupun pekerjaan, perubahan suhu politik tidak akan menyebabkan perbuatan yang anarkis oleh masyarakat.
Sebelumnya, Presiden SBY mendatangi perayaan Cap Go Meh di JIExpo yang dilaksanakan oleh Forum Bersama Indonesia Tionghoa. Acara tersebut juga dihadiri oleh menteri-menteri kabinet bersatu jilid 2 seperti Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Editor :
Farid Assifa

Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas


Presiden: Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas

Presiden: Tahun Politik, Masyarakat Harus CerdasKOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono
JAKARTA, KOMPAS.com -- Tahun 2013 dan 2014 menjadi tahun politik yang bisa memanaskan kondisi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat berpikir cerdas memaknai setiap peristiwa yang terjadi pada tahun politik tersebut.
"Biasanya tahun-tahun seperti ini (tahun politik) suhu politik akan menghangat atau bahkan memanas. Kompetisi politik akan terjadi di seluruh tanah air. Maka kita harus sadar politik agar bisa terjadi politik yang amanah dan mencerdaskan," kata Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Hall D II JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (24/2/2013).
Presiden yang akrab disapa SBY ini juga meminta masyarakat untuk selalu menghormati proses pemilihan umum. Hak setiap warga untuk memilih juga harus dihormati supaya tidak terjadi politik yang hanya memberikan pengaruh buruk seperti kegaduhan, keributan, dan pertentangan antara beberapa kelompok dan golongan.
Lanjut dia, walaupun tahun 2013 menjadi tahun politik yang bisa mempengaruhi suhu politik di Indonesia, presiden mengharapkan politik mampu memberikan pengaruh baik dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih cerdas.
Tahun 2014 mendatang merupakan tahun pemilihan baik anggota DPR, MPR, DPD, presiden, maupun wakil presiden. Untuk itu, masyarakat harus menjaga kekompakan untuk mencegah terjadinya keributan di tanah air.
Demi menjaga kemanan tersebut, kata SBY, kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik sandang, pangan, maupun pekerjaan, perubahan suhu politik tidak akan menyebabkan perbuatan yang anarkis oleh masyarakat.
Sebelumnya, Presiden SBY mendatangi perayaan Cap Go Meh di JIExpo yang dilaksanakan oleh Forum Bersama Indonesia Tionghoa. Acara tersebut juga dihadiri oleh menteri-menteri kabinet bersatu jilid 2 seperti Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Editor :
Farid Assifa

Tugu Khatulistiwa


Tugu Khatulistiwa
Kebanyakan orang Indonesia hanya tahu tugu khatulistiwa yang terdapat di kota Pontianak, padahal selain di Pontianak tugu khatulistiwa lainnya terdapat di Desa Khatulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, berada di tepi jalan poros Parigi – Gorontalo.Daerah ini terletak di bagian utara kabupaten Parigi, berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, sekitar 271 km sebelah Utara Parigi.

Jumat, 22 Februari 2013

Mantan Gubernur Sulteng Masuk Partai Nasdem

Kamis, 21 Februari 2013

Mantan Gubernur Sulteng Masuk Partai Nasdem



PALU – Mantan Gubernur Sulteng H.B Paliudju resmi masuk ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Pernyataan Paliudju, untuk bergabung dengan Partai Nasdem Sulteng disampaikan di Kantor DPW Nasdem Sulteng.
Didampingi Pelaksana Tugas Ketua DPW Nasdem Sulteng Prasetyo , Paliudju yang pernah menjadi Ketua DPW PKPI Sulteng ini mengungkapkan,  setelah PKPI dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014  dia harus punya sikap apalagi dia masih ingin terlibat membangun daerah ini. 
“Saya pikir Nasdem paling cocok dan sesuai dengan visi misi yang ada pada diri saya,” kata dia.
Dikatakan, Jargon perubahan yang diusung Partai Nasdem sesuai dengan visi misinya yang ingin  memajukan daerah ini.
Menurutnya,  tidak ada tujuan tertentu ketika dia ingin bergabung dengan Partai Nasdem.
Paliudju  dimanapun dia ditempatkan setelah bergabung dengan Partai Nasdem tidak menjadi masalah.
Bahkan Paliduju menyatakan sudah ada bisikan dari anggota PKPI di daerah untuk ikut pindah dengan ke Partai Nasdem.
“Saya hanya ingin memajukan daerah ini bersama dengan Nasdem dan  ingin melihat negara kesatuan RI utuh,” jelasnya.
Sementara PLT Ketua DPW  Partai Nasdem Sulteng Prasetyo mengatakan, jajaran Nasdem Sulteng sangat bersyukur atas bergabungnya Palidju ke Partai yang diketuai oleh Surya Paloh tersebut.
“Adanya keinginan beliau untuk memperkuat Parpol ini sangat kami syukuri,” terangnya.
Paliudju sendiri kata Prasetyo, tidak menuntut untuk  menduduki posisi di Partai Nasdem. “ Yang  penting beliau  ingin bergabung dan ingin bersama-sama untuk menyempurnakan pengabdian,” tukasnya.
Prasetyo menambahkan soal adanya kader Partai yang keluar dan masuk Partai merupakan dinamika yang biasa dalam berpolitik
“Setiap  orang memiliki hak untuk memilih dia boleh kemanampu sesuai aspirasi dan kehendak pribadinya,” tandasnya.
Didesain untuk menampung elemen yang ada nasdem diambil alih orang tua tidak benar.
Nasdem 30 persen anak muda masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan nasdem jika sudah menjadi pemenang pemilu target ingin menangkan partai.
Tidak ada batasan usia tidak ada dalam menyusun pengurus tidak hanya mengakomodir teman lokal di sini.(zai)

Mantan Gubernur Sulteng Masuk Partai Nasdem

Kamis, 21 Februari 2013

Mantan Gubernur Sulteng Masuk Partai Nasdem



PALU – Mantan Gubernur Sulteng H.B Paliudju resmi masuk ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Pernyataan Paliudju, untuk bergabung dengan Partai Nasdem Sulteng disampaikan di Kantor DPW Nasdem Sulteng.
Didampingi Pelaksana Tugas Ketua DPW Nasdem Sulteng Prasetyo , Paliudju yang pernah menjadi Ketua DPW PKPI Sulteng ini mengungkapkan,  setelah PKPI dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014  dia harus punya sikap apalagi dia masih ingin terlibat membangun daerah ini. 
“Saya pikir Nasdem paling cocok dan sesuai dengan visi misi yang ada pada diri saya,” kata dia.
Dikatakan, Jargon perubahan yang diusung Partai Nasdem sesuai dengan visi misinya yang ingin  memajukan daerah ini.
Menurutnya,  tidak ada tujuan tertentu ketika dia ingin bergabung dengan Partai Nasdem.
Paliudju  dimanapun dia ditempatkan setelah bergabung dengan Partai Nasdem tidak menjadi masalah.
Bahkan Paliduju menyatakan sudah ada bisikan dari anggota PKPI di daerah untuk ikut pindah dengan ke Partai Nasdem.
“Saya hanya ingin memajukan daerah ini bersama dengan Nasdem dan  ingin melihat negara kesatuan RI utuh,” jelasnya.
Sementara PLT Ketua DPW  Partai Nasdem Sulteng Prasetyo mengatakan, jajaran Nasdem Sulteng sangat bersyukur atas bergabungnya Palidju ke Partai yang diketuai oleh Surya Paloh tersebut.
“Adanya keinginan beliau untuk memperkuat Parpol ini sangat kami syukuri,” terangnya.
Paliudju sendiri kata Prasetyo, tidak menuntut untuk  menduduki posisi di Partai Nasdem. “ Yang  penting beliau  ingin bergabung dan ingin bersama-sama untuk menyempurnakan pengabdian,” tukasnya.
Prasetyo menambahkan soal adanya kader Partai yang keluar dan masuk Partai merupakan dinamika yang biasa dalam berpolitik
“Setiap  orang memiliki hak untuk memilih dia boleh kemanampu sesuai aspirasi dan kehendak pribadinya,” tandasnya.
Didesain untuk menampung elemen yang ada nasdem diambil alih orang tua tidak benar.
Nasdem 30 persen anak muda masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan nasdem jika sudah menjadi pemenang pemilu target ingin menangkan partai.
Tidak ada batasan usia tidak ada dalam menyusun pengurus tidak hanya mengakomodir teman lokal di sini.(zai)

Senin, 04 Februari 2013

Banyak Siswa Gunakan Narkoba

Selasa, 29 Januari 2013

Banyak Siswa Gunakan Narkoba di Kab.Parigi Moutong

**Disdik Tegaskan Akan Tindak Tegas yang Terlibat

PARIMO –  Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten Parimo kecolongan. Alih-alih memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan, narkoba justru bersarang di lingkungan sekolah. Penyuluhan narkoba yang selama ini sering dilakukan di sekolah-sekolah, ternyata tak juga membuat para siswa menjauhi barang haram itu.  Buktiknya, dari tiga sekolah di wilayah utara Parimo yang dirazia oleh Pemda Parimo belum lama ini, ditemukan lebih dari 100 orang siswa positif menggunakan narkoba jenis pil koplo. Misalnya, di SMA Negeri 1 Mepanga, dari seluruh siswa yang dites urine, ditemukan 35 siswa positif menggunakan narkoba.  Hal yang sama juga terjadi di SMA 1 Bolano Lambunu dan SMA Negeri 1 Tinombo, sekitar 67  siswa positif menggunakan narkoba.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kecamatan Bolano Lambunu, Sodik Hamzah SPdi mengatakan, pihaknya tak menyangka jika siswa yang selama ini sering diberikan penyuluhan narkoba, justru terjaring razia mengunakan Narkoba.
“Penyuluhan narkoba itu sangat sering dilakukan kepada para siswa, baik oleh pihak kepolisian maupun instansi terkait, tapi ternyata diam-diam para siswa ini sudah terjerumus menggunakan narkoba, kami kecolongan,” kata Sodik Hamzah saat dikonfirmasi Radar Sulteng, belum lama ini.
Selama ini, pihak kepolisian bersama Disdik dan seluruh sekolah di wilayah itu, intens melakukan sosialisasi kepada para siswa agar menjauhi minuman keras, judi dan narkoba. Pengawasan di sekolah pun sering dilakukan “Tetapi faktanya, para siswa ini diam-diam gunakan narkoba. Ini ancaman serius bagi kita,”katanya.
Saat ini kata Sodik, 35 orang siswa yang kedapatan menggunakan narkoba itu telah dipulangkan kepada orang tua masing-masing. “Mereka tidak ditahan, tapi diberikan pembinaan,”ujarnya.
Sodik tak mengelak, jika terungkapnya para siswa yang menggunakan narkoba itu akibat lemahnya pengawasan dan pembinaan agama.
“Iya, pengawasan dan pembinaan agama ini masih kurang maksimal dilakukan,” ujarnya.
Dia mengimbau para orang tua, agar lebih mengawasai putra putrinya sehingga tidak mudah terpengaruh dengan barang haram itu.
“Para orang tua harus lebih berperan mengawasi anak-anaknya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, salah satunya narkoba itu,”harapnya.
Dia juga telah mengimbau kepada seluruh sekolah di wilayah itu, mulai dari tingkat SD hingga SLTA, agar mengawasi secara ketat para siswanya.
“Semua guru saya imbau  agar mengawasi seluruh siswanya, jangan sampai ada yang gunakan narkoba,” imbaunya.
Sementara, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mepanga Yustunis MaPd menegaskan, pihaknya tidak akan mentolelir lagi siswa yang kedapatan menggunakan narkoba. Menurutnya, bagi siswa yang terbukti menggunakan narkoba, harus diberikan sanksi tegas.
“Harus ada sanksi tegas, supaya ada efek jera. Kalau terbukti menggunakan narkoba, bisa saja dikeluarkan dari sekolah,” tegasnya.
Terkait bentuk pencegahan narkoba di kalangan pelajar itu, pihaknya saat ini masih akan melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pihak sekolah, seperti apa cara yang tepat agar para siswa tidak mudah terpengaruh terhadap barang haram itu.
“Ini masalah serius, makanya saat ini saya masih berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak sekolah, apa yang harus kita lakukan agar masalah narkoba ini dapat ditasi, khususnya di kalangan pelajar,” kata Yustinus.
 

Sopir Keluhkan Pungutan di Jalan Trans Sulawesi

Jumat, 1 Februari 2013

Sopir Keluhkan Pungutan di Jalan Trans


SEJUMLAHsopir bus mengeluhkan pungutan yang dilakukan di bawah jembatan darurat Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan.  Pasalnya, tiap melintas di Sungai Boyantongo, para sopir diwajibkan membayar uang Rp100 ribu, yang dinilai cukup besar.
Pantauan koran ini beberapa waktu lalu, setiap kendaraan yang melintas di Sungai Boyantongo diwajibkan membayar Rp100 ribu. Ada sekitar puluhan orang yang berjaga di pos yang ada di kedua sisi sungai. Dari kejauhan, papan bertuliskan penyeberangan jembatan bronjong Rp100 Ribu jelas terlihat. “Ini untuk perawatan jembatan bronjong yang dilewati bus-bus dan truk,” sebut warga penjaga pos.
Aktivitas warga tersebut sudah berjalan cukup lama sejak ambruknya jembatan. Para sopir bus dan truk yang melintas, mengaku terbebani dengan pungutan yang dinilai cukup besar, saat melewati Sungai Boyantongo. Mereka mengaku, harus menambah biaya operasional ketika melewati sungai tersebut. “Kita tidak dikasih lewat jembatan darurat, padahal jembatan itu sudah bisa dilewati bus,” kata salah seorang sopir bus jurusan Palu-Poso, yang enggan dikorankan namanya.
Kegiatan warga itu, seolah mendapat dukungan dari petugas Dinas Perhubungan yang melarang kendaraan seperti bus dan truk melintasi jembatan darurat dan mengarahkan untuk melewati sungai. Pungutan penyeberangan di Sungai Boyantongo itu, sebenarnya tidak menjadi beban, jika tidak ditentukan dengan jumlah yang cukup besar. “Otomatis setiap kali lewat harus menyiapkan Rp100 ribu, bayangkan kami tiap hari lewat di situ, berapa juta yang kami siapkan perbulannya hanya untuk melintas,” keluh sopir tersebut.
Dia berharap, melalui pemerintah, warga yang mengelola pungutan itu, dapat menurunkan biaya penyeberangan bagi jasa transportasi umum, yang setiap harinya melintasi jalur Trans Sulawesi. “Kalau bisa diturunkan lah sedikit. Atau sifatnya jangan seperti pungutan begini, karena pasti tidak ada dasar hukumnya memungut hingga Rp100 ribu,” tandasnya.
Terkait dengan pungutan tersebut, ternyata sudah ada warga yang melaporkannya ke Tipikor Polda Sulteng. Mereka melaporkan pungutan yang dilakukan di jembatan darurat yang dibangun di lokasi eks bencana banjir dan longsor di Desa Boyantongo, Kabupaten Parimo. Pasalnya, pungutan sebesar Rp100 ribu dianggap sangat tidak sesuai.
Sukri Tjakunu, selaku warga yang melaporkan pungutan tersebut ke Tipikor Polda Sulteng menduga, ada berapa oknum  ditingkat desadan kecamatanyangmengambil inisiatif untuk memberikan izin pembuatan akses jalur penyebrangan bagi kendaraan roda enam dengan menggunakan bronjong, yang pengelolaannya dan pembiayaannya diserahkan penuh pada pihak pengusaha. Kemudian disertai dengan pungutan tanpa dilandasi dengan aturan yang berlaku. “Ini tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Padahal jelas-jelas bertentangan dengan peraturan pemerintah, dimana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2006 tentang jalan pasal 4 ayat 1, menyebutkan penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. Kemudian, pasal 4 ayat 3, penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi diwilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhadambat.  
Adapun dampak yang terjadi banyak keluhan warga khususnya para sopir. Mereka keberatan dengan pungutan tersebut.Makanya, pihak kepolisian harus mengusut persoalan ini. “Persoalan ini baru saja kami laporkan, Rabu (30/1) ke Tipikor Polda Sulteng,” jelasnya kepada Radar Sulteng belum lama ini.(agg/cr2)

Tindak Terorisme Perlu Seluruh Kekuatan Nasiona

Senin, 4 Februari 2013

Tindak Terorisme Perlu Seluruh Kekuatan Nasional

TNI-Polri Latihan Bersama

PALU – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Latihan Bersama TNI-Polri dalam rangka penindakan terhadap pelaku terorisme.  Kegiatan yang digelar selama seminggu ini, ditandai dengan upacara pembukaan latihan bersama (Latma) di halaman Makorem 132 Tadulako, Minggu (3/2).
Dalam Latma yang dikoordinir oleh BNPT ini, melibatkan 1 satuan setingkat kompi (SSK) Sat Brimob Polda Sulteng, serta 1 satuan setingkat peleton atau 2 regu personel dari Yonif 711 Raksatama dan Yonif 714 Sintuwu Maroso. Sementara para instruktur dan pemateri dalam Latma ini, berasal dari Densus 88 Anti Teror, Korps Brimob Polri, Polda Sulteng, Direktorat Zeni TNI AD, serta Komando Kewilayahan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Bertindak selaku inspektur upacara, Kasubdit Penanggulangan Sistem Operasi Direktorat Pembinaan Kemampuan BNPT, Kombes Pol Drs Firman Fadila MH.  Dalam kesempatan itu, Firman secara khusus, membacakan amanat Kepala BNPT, Drs Ansyaad Mbai.
Penanggulangan terorisme, kata dia, harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kekuatan nasional Indonesia , yakni TNI-Polri. Sementara BNPT selaku badan negara yang bertugas mengkoordinir kekuatan nasional dalam penanggulangan terorisme, memutuskan untuk mensinergikan kekuatan negara yang berada di wilayah Sulawesi Tengah, untuk penanggulangan terorisme dengan mengadakan pelatihan penindakan dengan sandi Latin III.
“Perlu disadari bahwa pelatihan yang diberikan tidak mencakup semua aspek dan bentuk metamorfosis terorisme, tetapi hanya difokuskan kepada bidang penindakan saja, mengingat keterbatasan waktu,” sebut Firman.
Nantinya, BNPT akan melakukan analisa dan evaluasi terhadap hasil pelatihan penindakan yang dilaksanakan di Palu , untuk menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan selanjutnya.  Dalam latihan kali ini, berbagai hal ingin dicapai, di antaranya adanya peningkatan kemampuan teknik anti gerilya bagi satuan pelaksana operasi penindakan terorisme jauh dari daerah pemukiman. Serta peningkatan kemampuan tugas pelaksanaan dalam operasi penindakan tindak pidana terorisme dengan korban jiwa seminimal mungkin. 
Dimulainya latihan tersebut, ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Firman Fadila kepada perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan ini. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulteng, H Sudarto  bersama sejumlah pejabat BNPT, serta Polda dan Korem 132 Tadulako. Diakhir latihan nantinya, para peserta Latma akan menampilkan simulasi penanggulangan tindak pidana terorisme, yang akan dilaksanakan di Mako Brimob Polda Sulteng pada 9 Februari mendatang. (agg)