PERUBAHAN PARIGI MOUTONG

PERUBAHAN PARIGI MOUTONG

Selasa, 19 Maret 2013

VISI MISI BUPATI & WKL.BUPATI PARIMO 2013


 
 
 
Visi-Misi Di PAN, TB KT Dapat Kesempatan Pertama

PARMOUT,MERCUSUAR- Dalam rangka melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Parmout yang akan diusung, Partai Amanat Nasional(PAN) menggelar pemaparan visi-misi dari para kandidat, Sabtu (9/3).

Ketua panitia pelaksana Ndali .J Sahibu mengatakan, debat kandidat sekaligus pemaparan visi misi tersebut diikuti oleh tiga pasangan yang sudah lolos verifikasi yakni Taswin Borman Kemal Toana (TB KT), Sugendi dan Arif Lasarika (Jasira) serta pasangan Muh Rahmatu dan Usman Yamin (Nurani).

Menurutnya, tahapan tersebut merupakan rangkaian dari penjaringan calon kandidat yang nantinya akan diusung oleh PAN. Pemaparan visi misi sendiri juga dihadiri oleh KPUD Parmout.
Pasangan Taswin Borman dan Kemal Toana (TB KT) mendapatkan kesempatan yang pertama menyampaikan visi misinya. Dalam pemaparannya, Taswin Borman berjanji akan membawa perubahan yang lebih baik jika dipercayakan masyarakat sebagai bupati.

Dikatakan, saat ini masih banyak permasalahan yang ada di Parmout khususnya angka pengangguran yang masih tinggi dan sumber daya manusianya masih rendah. “Inilah yang perlu kita perhatikan kedepan. Meningkatkan sumber daya manusia dan meminimalisir angka penganggura,” paparnya.

Sementara pada visinya TB KT berkeinginan menjadikan masyarakat Parmout lebih berkualitas, beriman dan bertaqwa. Selain itu, ada Empat program yang akan ditawarkanya salah satunya melakukan penataan birokrasi dengan sumber daya manusia yang bertaqwa
Sementara itu calon kandidat waki bupati Kemal Toana menilai yang terpenting adalah meningkatkan kembali peran serta lembaga adat yang ada di diseluruh wilayah Parmout dari desa maupun tingkat kecamatan. “Apalagi saat ini banyaknya tawuran antar remaja karena lemahnya kontrol sosial, sehingga lembaga adat perlu diaktifkan lagi untuk menciptakan ketentraman,” tandasnya. TIA 

TASWIN BORMAN & KEMAL TOANA RESMI MENDAFTAR BUPATI & WAKIL BUPATI 2013


 
 
TB KT Resmi Mendaftar 

PARMOUT, MERCUSUAR - Keseriusan pasangan Taswin Borman dan Kemal Toana (TBKT) untuk maju pada pemilukada Parmout pada 6 Juli 2013 terbukti.

Dengan menggunakan Dokar didampingi sejumlah pengurus partai politik yang mengusung, TB KT mendatangi kantor KPUD Parmout, Rabu (13/3) sekitar pukul 15.00 Wita.

Pasangan TB KT diterima langsung oleh Ketua KPUD Parmout Rizal dan Ketua Pokja Pencalonan Hj Fatma, Sekretaris KPUD Parmout serta Ketua Panwaslu Parmout Ikbal Bunggadjim. TB KT melalui ketua tim pemenangan Asmir Ntosa menyerahkan berkas calon bupati dan wakil bupati kepada ketua KPUD Parmout untuk diferivikasi.

Asmir Ntosa usai menyerahkan berkas, mengatakan pendaftaran pasangan TB KT di KPUD sekaligus membuktikan bahwa keduanya serius maju pada pemilukada Parmout. Ini juga kata Asmir, juga membantah rumor yang beredar bahwa TB KT tidak mempunyai kendaraan politik.
Partai pengusung TB KT kata Asmir, sudah memenuhi syarat yakni enam kursi dengan rincian partai PKS tiga kursi, PKPI satu kursi, PPP satu kursi dan PDK satu kursi. Namun kata dia, kemungkinan partai yang akan mengusung TB KT akan bertambah karena PAN sudah memberikan informasi akan medukung TB KT.

Sementara Ketua KPUD Rizal menuturkan bahwa salah satu persyaratan pada pendaftaran pasangan calon untuk maju pada pemilukada yakni kedua pasangan harus hadir. Persyaratan lainya, harus mendapatkan minimal 15 persen dari DPRD yakni sedikitnya enam kursi.
“Kami sudah menerima berkasnya dan selanjutnya verifikasi,” tandas Rizal. TIA 

Perempuan Pendukung Taswin Borman (P2TB)

 
P2TB Kunjungi Tonakodi Di Pasar Tagunu 

PARMOUT, MERCUSUAR- Perempuan Pendukung Taswin Borman (P2TB) mengunjungi para pedagang kecil yang ada dipasar Inpres Tagunu. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat kecil (tonakodi). Kunjungan itu dipimpin langsung Hayati T Borman dan Aslimah K Toana yang notabene adalah Istri bakal calon bupati dan wakil bupati Taswin Borman Kemal Toana (TB KT).

Selain berdialog dengan para pedagang pasar, keduanya juga ikut berbelanja kebutuhan pokok. Hayati T Borman membeli beberapa kilogram cabe, sementara Aslima K Toana membeli sayur mayur. Kehadiran istri balon kandidat itu disambut antusias para pedagang dan pengunjung pasar. Mereka berdesak-desakan ingin bersalaman. Bahkan tidak sedikit yang mengajak ikut berfoto bersama.

Pada kesempatan itu, para pedagang berharap kepedulian P2TB terhadap rakyat kecil bisa berjalan seiring dengan program TB KT terhadap pemberdayaan masyarakat. “Torang dukung TB KT, sebab salah satu program mereka membebaskan biaya retribusi pasar bagi pedang kecil,” ketus salah seorang pedagang.

Sebelum mengunjungi pasar, P2TB juga menggelar senam sehat bersama di Posko silaturahmi TB KT jalan Trans Sulawesi Parigi. Senam sehat ini diikuti ratusan ibu-ibu di Kota Parigi dan sekitarnya. TIA 
 
Pungli Boyantongo Di Legitimasi

PALU, MERCUSUAR- Pungutan sebesar Rp100 ribu bagi setiap pemilik kendaraan roda enam yang melintas di trans Sulawesi, tepatnya di Sungai Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), ternyata dilegitimasi (disetujui) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Parmout Badrun SE dan beberapa pejabat setempat.
Sejumlah dokumen yang diperoleh Koran ini, menguatkan Sekkab serta beberapa pejabat setempat terindikasi melegitimasi penarikan pungutan liar tersebut karena tidak memliki payung hukum.

Keputusan Kepala Desa Boyantongo Nomor 08/SK-KDB/IX/2012 tentang pembuatan jembatan alternatif/jembatan bronjong di Sungai Desa Boyantongo, salah satu dokumen yang menguatkan indikasi dukungan institusi setempat melakukan pungli bagi bus dan mobil truk yang melintas di Sungai Boyantongo, yang merupakan jalur trans Sulawesi. SK tersebut ditandatangani oleh Kades Boyantongo Suardi Dg Pasolong dan diketahui oleh Camat Parigi Selatan Mahfuz Usman tertanggal 24 September 2012.
Dalam SK tersebut menetapkan CV Sri Indah Group untuk melaksanakan pembuatan jembatan alternatif/jembatan bronjong di Sungai Boyantongo dengan ketentuan penarikan retribusi maksimal Rp100 ribu bagi setiap kendaraan yang melintas di jembatan bronjong Desa Boyantongo. Dana tersebut diantaranya diperuntukkan bagi pemilik modal sebesar 37 persen, pemeliharaan sarana jalan berkaitan jembatan bronjong 17 persen serta 5 persen dialokasikan untuk korban bencana alam banjir bandang yang rumahnya hancur/rusak.

Masalahnya sekarang, penarikan retribusi tersebut bukan bagi pengendara yang melintas di atas jembatan, melainkan yang melintas di Sungai Boyantongo. Karena jembatan darurat/jembatan bronjong yang didanai oleh pihak ketiga hanya bisa dilalui kendaraan roda empat.

Penarikan retribusi tersebut didukung oleh tokoh masyarakat, tokoh agama serta warga setempat disaksikan Camat Parigi Selatan Mahfuz Usman dan Kades Boyontango Suardi Dg Pasolong. Tercatat, sekitar 200 an tokoh agama, masyarakat dan warga setempat yang bertandatangan dalam surat dukungan penarikan retribusi tersebut dan meminta CV Sri Indah Group dalam hal ini Hi Alimuddin bersedia membuat jembatan alternatif/jembatan bronjong dengan menggunakan dana pribadi. Adapun pendapatan atau jasa yang didapatkan dari setiap mobil yang melintas, diperuntukkan kepada korban bencana alam dan kemaslahatan ummat.

Penarikan retribusi tersebut diperkuat dengan terbitnya nota kesepakatan damai pada hari Rabu, 21 November 2012 yang ditandatangani Kades Dolago, Kades Boyantongo, penasehat kegiatan Abdurrahim Arief Hi Buchari SH, MH, Musanid A Lawalado serta Ikbal H Ahmadi. Penandatanganan nota kesepakatan damai itu disaksikan Sekkab Parmout, Badrun SE serta Kapolres Parigi Moutong Y Hondawantri Naibaho. Salah satu item dalam nota kesepakatan damai itu menjelaskan bahwa setiap truk yang melintas akan dimintai jasanya sebesar Rp100 ribu. Hasilnya, diperuntukkan buat pembangunan rumah ibadah sebesar 35 persen, H Alimuddin sebagai pemodal serta 30 persen untuk biaya operasional. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyeberangan bronjong di Sungai Boyantongo adalah Camat ParigiSelatan, Kepala Desa Boyantongo serta penasehat kegiatan Abdurahim Arief Hi Buchari SH,MH yang merupakan salah satu dosen di Untad.

Camat Parigi Selatan Mahfus yang akan dikonfirmasi terkait hasil pungutan itu terkesan menghindar. Bahkan saat akan ditelepon kembali handphonennya sudah tidak aktif lagi.

Semnetara itu, Sekkab Parmout Badrun Nggai dikonfirmasi hal itu di ruang kerjanya, Jumat (1/2), mengatakan bahwa pungutan yang diberlakukan di sungai Boyantongo khususnya bagi kendaraan roda enam ke atas, merupakan hasil kesepakatan bersama.
Namun untuk pungutan sebesar Rp100 ribu rupiah itu katanya, adalah merupakan hasil kesepakatan yang pertama pada tahun 2012 silam. Namun belum lama ini, sekitar awal bulan Januari 2013, pihak Organda Kabupaten Parigi Moutong melakukan protes terhadap besaran pungutan yang diberlakukan tersebut.

Sehingga, akhirnya dibuatlah kembali pertemuan yang dihadiri oleh camat Parigi Selatan, Kapolsek Parigi, Kades Boyantongo dan Pemkab Parmout yang dihadiri Sekkab serta perwakilan organda Parmout. Dalam pertemuan tersebut mengahasilkan kesepakatan baru yang menetapkan pungutan retribusi sebesar Rp50 ribu untuk setiap kendaraan yang lewat. Sedangkan kendaraan yang tidak bermuatan tidak dikenakan biaya.
Badrun juga tidak mengelak, bahkan membenarkan jika dirinya sebagai Sekkab menandatangani hasil kesepakatan saat itu, disaksikan Kapolres dan Danramil pada pertemuan di ruang rapat bupati. Poin kesepakatannya adalah menyetujui pungutan sebesar Rp100 ribu per kendaraan yang lewat sebagai biaya jasa untuk pemeliharaan jembatan bronjong yang dibuat oleh warga.

Namun untuk hasil pungutan itu, Badrun mengatakan tidak mengetahui persis peruntukan hasil pungutan itu. Namun berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa Boyantongo bahwa hasil pungutan tersebut akan dikelola oleh pihak Desa Boyantongo dengan beberapa pembagian. yang pastinya tidak ada yang masuk ke kas daerah.

“ Tentang persetujuan pungutan hasil pertemuan awal sebesar Rp 100 ribu itu, Pemkab Parmout hanya menyahuti apa keinginan masyarakat Boyantongo, namun Pemkab tidak serta merta melepas begitu saja, artinya tetap dilakukan pengawasan di lapangan,” jelasnya.
Badrun juga menegaskan bahwa praktik pungutan saat ini terjadi di jembatan Boyantongo tidak bisa dikatakan pungutan liar (pungli) karena diketahui oleh aparat desa, camat serta Pemkab Parmout.
“Itu bukan pungli akan tetapi biaya sewa jasa terhadap jembatan bronjong,dan juga dananya digunakan untuk biaya perbaikan jembatan kalau ada yang rusak,” tandasnya.
Namun Ia berjanji akan segera melakukan sidak terhadap praktik pungutan yang saat ini tidak sesui dengan hasil kesepakatan.

Sementara itu Kapolres Parmout AKBP Yusuf Hondawan yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaskan bahwa pihak aparat keamanan hanya melakukan pengamanan saja jika ada hal- hal yang terjadi di tempat itu. Sedangkan masalah pungutan itu, pihaknya tidak mengetahui persis kemana aliran dana itu.

Sementara itu Danramil Parigi hingga berita ini naik cetak belum bisa dikonfirmasi. Ketika wartawan ini mencoba mengkonfirmasi melalui telpon genggam, ponselnya tidak aktif.
Pernyataan Sekkab tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Hal itu terlihat saat wartawan media ini melintas menggunakan salah satu bus roda enam bersama rombongan jurnalis tujuan PT Vale di Soroako, Kabupaten Luwuk Timur Sulawesi Selatan, Senin (28/1) silam, sejumlah oknum meminta jasa retribusi pada sopir bus sebesar Rp100 sesuai besaran tarif yang terpampang di papan pengumuman retribusi.

Namun ketika mengetahui penumpang di dalam bus tersebut merupakan para jurnalis media cetak dan elektronik dari Palu, oknum tersebut hanya meminta jasa retribusi sebesar Rp10 ribu. Walau sebelumnya sempat bersitegang dengan sejumlah wartawan saat meminta tanda bukti besaran tarif retribusi. Terlebih lagi, bus yang ditumpangi para wartawan tersebut, hanya melintas di atas sungai, bukan diatas jembatan alternatif. Lain halnya ketika rombongan wartawan kembali menuju ke Palu pada Rabu (30/1) dini hari, oknum meminta tarif retribusi jasa melintas di atas sungai Boyantongo sebesar Rp100 ribu.

INSTRUKSI BUPATI TAK BERGIGI


Belakangan, Bupati Parigi Moutong (Parmout) Syamsurizal Tombolotutu mengeluarkan surat Nomor 024/3342/Bag Umum tertanggal 14 November 2012 perihal penertiban arus kendaraan umum melalui sungai/jembatan Dolago. Isi surat Bupati tersebut memerintahkan Camat, Kades Boyantongo, Kades Dolago serta warga desa setempat yang melakukan kegiatan penanganan arus kendaraan yang melewati jembatan/sungai Dolago, terhitung mulai tanggal 14 November 2012 tidak ada lagi warga setempat melakukan kegiatan di sungai/jembatan untuk kendaraan umum. Sehingga, untuk

sementara waktu yang mengatur arus kendaraan umum melalui sungai/jembatan ditangani sepenuhnya secara terpadu dari kesatuan kepolisian/TNI, dinas Perhubungan dan Pol PP sampai dengan batas waktu yang dibutuhkan. Poin selanjutnya menegaskan bahwa jalan melalui jembatan sungai Dolago adalah jalan Negara trans Sulawesi yang harus

dijaga/dipelihara untuk kelancaran arus kendaraan umum, sehingga tidak dibenarkan ada pungutan-pungutan uang dari setiap kendaraan umum yang melewati jalan tersebut.
Masalahnya sekarang, pihak-pihak tertentu telah mengambil keuntungan dari penarikan tersebut seperti yang tertera dalam butir kesepakatan.”Sebaliknya, banyak warga

khususnya para sopir truk keberatan dengan pungutan yang besar tanpa dilandasi oleh aturan yang berlaku,” kata Sukri Tjakunu warga Desa Boyantongo dalam rilis yang terima redaksi, Kamis (31/1). Padahal katanya, acuan untuk penarikan retribusi jasa penyeberangan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 dan 3, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Jalan. Sebab, sejak awal pemerintah telah mempihakketigakan pembuatan jembatan penyeberangan yang mendapat izin dari institusi pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. DIN/TIA 
Senin, 18 Maret 2013

Gratis Berobat Bagi Warga Parimo

** Samsurizal saat Pengresmian Gedung IGD RSUD Anuntaloko 

PARIMO - Bupati Parigi Moutong (Parimo), H Samsurizal Tombolotutu meresmikan gedung baru Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi, Jumat (15/3). Peresmian IGD yang cukup megah itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Samsurizal dan pengguntingan pita oleh Ketua TP-PKK Parimo, Dra Hj Noor Wachida Prihartini S Tombolotutu.
Bupati Samsurizal dalam sambutannya antara lain mengatakan, pada 2013 ini seluruh masyarakat Parimo akan mendapat pelayanan kesehatan secara gratis ketika berobat di Puskesmas atau di RSUD Anuntaloko Parigi pada kelas III. Hal itu dimungkinkan karena pada tahun ini Kabupaten Parimo mendapat  kuota  Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang cukup besar yakni mencapai 107 ribu jiwa, sehingga jika digabung dengan Jamkesda dan Askes, maka seluruh masyarakat Parimo  terbebas dari beban biaya layanan kesehatan.
Selain itu, Samsurizal menegaskan telah memangkas proses birokrasi pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat yang berobat, namun tidak memiliki Kartu Jamkesmas atau Jamkesda. Jika sebelumnya proses penerbitan SKTM cukup panjang dan berliku, maka mulai tahun ini untuk pengurusan SKTM cukup melalui surat keterangan yang ditebitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat. “Kebijakan ini saya lakukan agar pelayanan terhadap pasien dapat segera dilakukan. Jangan sampai hanya karena menunggu pengurusan SKTM, pasien sudah tidak tertolong lagi. Jika ada petugas kesehatan yang menolak SKTM yang diterbitkan oleh Kades atau Lurah tersebut, laporkan kepada saya,” tegas Samsurizal.
Samsurizal juga mengingatkan petugas medis di RSUD Anuntaloko agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien dari luar wilayah Kabupaten Parimo, sehingga kedepan  makin banyak pasien dari daerah lain yang berobat di rumah sakit tersebut. Kepada para dokter dan petugas medis Samsurizal mengingatkan agar bekerja secara profesional dan proposional, sehingga tidak menimbulkan protes atau keberatan dari keluarga pasien. Samsurizal mengaku berdasarkan laporan yang diterimanya banyak keluhan soal pelayanan kesehatan terutama pada hari libur atau pada jam tertentu ketika dokter ahli tidak berada di tempat.
Samsurizal juga menambahkan, pada tahun 2013 ini pihaknya berhasil melakukan lobi ke Pemerintah Pusat sehingga mendapatkan bantuan dana sebesar Rp23 miliar untuk  pembangunan beberapa fasilitas, diantaranya ruang bersalin, ruang bedah sentral dan ICCU.
Acara pengresmian gedung IGD tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan operasi katarak gratis kerjasama Pemkab Parimo dengan Kementerian PDT, PT Sido Muncul, dan Perdami Sulawesi Utara. Operasi katarak gratis tersebut akan berlangsung hingga Senin (18/3) hari ini.(aji)

Perempuan Jangan Takut Tekuni Dunia Politik

Kamis, 14 Maret 2013

Zalzulmida: Perempuan Jangan Takut Tekuni Dunia Politik



BELUM terpenuhinya kuota 30 persen bagi perempuan di kancah politik, menjadi catatan tersendiri bagi eksistensi kaum perempuan dewasa ini, termasuk di Sulawesi Tengah. Kesempatan yang diberikan pemerintah harusnya menjadi satu peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik.
Ajakan itu disampaikan Hj Zalzulmida A Djanggola selaku sesepuh perempuan Sulteng dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di Hotel Graha Mulia, kemarin (13/3).
Kata Zalzulmida, kaum perempuan Sulawesi Tengah sudah saatnya untuk kembali memanfaatkan peluang emas yang diberikan itu. " Nah, sebentar lagi akan ada kesempatan lagi untuk perempuan, jangan disia-siakan, mari perempuan maju, jangan takut-takut, jangan malu-malu, karena di sana adalah penentu kebijakan," tegasnya.
Kesempatan perempuan berada di legislatif, menurut istri orang pertama di Sulteng itu, sangat strategis dalam memperjuangkan aspirasi dan hak-hak perempuan dalam kebijakan pemerintahan. Tanpa keterwakilan perempuan yang memadai di dalam lembaga legislatif, maka perempuan tetap masih akan mengandalkan hak-haknya yang saat ini cenderung termarjinalkan dan terkesan tidak memiliki daya yang lebih.
"Kalau kebijakan itu tidak memperhatikan kepentingan perempuan, jelas perempuan tetap tidak akan berdaya," tegasnya.
Di balik eksistensi tersebut, perempuan yang aktif di berbagai organisasi ini meminta perempuan Sulawesi Tengah tidak melupakan kodratnya.
Momentum peringatan hari perempuan sedunia menjadi refleksi untuk mengingat peran-peran perempuan di masa sekarang. Keluarga, tambahnya, harus menjadi bagian yang tetap lekat dan tak boleh terabaikan dari peran-peran tersebut.
"Jadi jangan kesibukan dengan karir, heboh dengan pekerjaan, anak hanya diberi segala hal yang dimintanya tetapi tidak pernah dibelai, dan diberi kehangatan," kata Salzulmida.
Akan tetapi tambahnya, keluarga harus menjadi bagian yang tidak boleh terabaikan dan menjadi bagian yang saling mendukung dalam keberadaan perempuan menjalankan peran dan tugas-tugas kompleksnya. Perempuan memiliki kekuatan untuk menguatkan generasi muda dan bangsa, namun juga sebaliknya. "Rapuh dan rentannya perempuan juga sangat mungkin membuat rapuh dan rentannya generasi kita yang akan datang," pungkasnya. (nhr)