Perempuan Jangan Takut Tekuni Dunia Politik

Kamis, 14 Maret 2013

Zalzulmida: Perempuan Jangan Takut Tekuni Dunia Politik

BELUM terpenuhinya kuota 30 persen bagi perempuan di kancah politik, menjadi catatan tersendiri bagi eksistensi kaum perempuan dewasa ini, termasuk di Sulawesi Tengah. Kesempatan yang diberikan pemerintah harusnya menjadi satu peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Ajakan itu disampaikan Hj Zalzulmida A Djanggola selaku sesepuh perempuan Sulteng dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, di Hotel Graha Mulia, kemarin (13/3). Kata Zalzulmida, kaum perempuan Sulawesi Tengah sudah saatnya untuk kembali memanfaatkan peluang emas yang diberikan itu. " Nah, sebentar lagi akan ada kesempatan lagi untuk perempuan, jangan disia-siakan, mari perempuan maju, jangan takut-takut, jangan malu-malu, karena di sana adalah penentu kebijakan," tegasnya. Kesempatan perempuan berada di legislatif, menurut istri orang pertama di Sulteng itu, sangat strategis dalam memperjuangkan aspirasi dan hak-hak perempuan dalam kebijakan pemerintahan. Tanpa keterwakilan perempuan yang memadai di dalam lembaga legislatif, maka perempuan tetap masih akan mengandalkan hak-haknya yang saat ini cenderung termarjinalkan dan terkesan tidak memiliki daya yang lebih. "Kalau kebijakan itu tidak memperhatikan kepentingan perempuan, jelas perempuan tetap tidak akan berdaya," tegasnya. Di balik eksistensi tersebut, perempuan yang aktif di berbagai organisasi ini meminta perempuan Sulawesi Tengah tidak melupakan kodratnya. Momentum peringatan hari perempuan sedunia menjadi refleksi untuk mengingat peran-peran perempuan di masa sekarang. Keluarga, tambahnya, harus menjadi bagian yang tetap lekat dan tak boleh terabaikan dari peran-peran tersebut. "Jadi jangan kesibukan dengan karir, heboh dengan pekerjaan, anak hanya diberi segala hal yang dimintanya tetapi tidak pernah dibelai, dan diberi kehangatan," kata Salzulmida. Akan tetapi tambahnya, keluarga harus menjadi bagian yang tidak boleh terabaikan dan menjadi bagian yang saling mendukung dalam keberadaan perempuan menjalankan peran dan tugas-tugas kompleksnya. Perempuan memiliki kekuatan untuk menguatkan generasi muda dan bangsa, namun juga sebaliknya. "Rapuh dan rentannya perempuan juga sangat mungkin membuat rapuh dan rentannya generasi kita yang akan datang," pungkasnya. (nhr)

Pungli Boyantongo Di Legitimasi

Pungli Boyantongo Di Legitimasi 

PALU, MERCUSUAR- Pungutan sebesar Rp100 ribu bagi setiap pemilik kendaraan roda enam yang melintas di trans Sulawesi, tepatnya di Sungai Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), ternyata dilegitimasi (disetujui) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Parmout Badrun SE dan beberapa pejabat setempat. 
Sejumlah dokumen yang diperoleh Koran ini, menguatkan Sekkab serta beberapa pejabat setempat terindikasi melegitimasi penarikan pungutan liar tersebut karena tidak memliki payung hukum. 

Keputusan Kepala Desa Boyantongo Nomor 08/SK-KDB/IX/2012 tentang pembuatan jembatan alternatif/jembatan bronjong di Sungai Desa Boyantongo, salah satu dokumen yang menguatkan indikasi dukungan institusi setempat melakukan pungli bagi bus dan mobil truk yang melintas di Sungai Boyantongo, yang merupakan jalur trans Sulawesi. SK tersebut ditandatangani oleh Kades Boyantongo Suardi Dg Pasolong dan diketahui oleh Camat Parigi Selatan Mahfuz Usman tertanggal 24 September 2012. 
Dalam SK tersebut menetapkan CV Sri Indah Group untuk melaksanakan pembuatan jembatan alternatif/jembatan bronjong di Sungai Boyantongo dengan ketentuan penarikan retribusi maksimal Rp100 ribu bagi setiap kendaraan yang melintas di jembatan bronjong Desa Boyantongo. Dana tersebut diantaranya diperuntukkan bagi pemilik modal sebesar 37 persen, pemeliharaan sarana jalan berkaitan jembatan bronjong 17 persen serta 5 persen dialokasikan untuk korban bencana alam banjir bandang yang rumahnya hancur/rusak. 

Masalahnya sekarang, penarikan retribusi tersebut bukan bagi pengendara yang melintas di atas jembatan, melainkan yang melintas di Sungai Boyantongo. Karena jembatan darurat/jembatan bronjong yang didanai oleh pihak ketiga hanya bisa dilalui kendaraan roda empat. 

Penarikan retribusi tersebut didukung oleh tokoh masyarakat, tokoh agama serta warga setempat disaksikan Camat Parigi Selatan Mahfuz Usman dan Kades Boyontango Suardi Dg Pasolong. Tercatat, sekitar 200 an tokoh agama, masyarakat dan warga setempat yang bertandatangan dalam surat dukungan penarikan retribusi tersebut dan meminta CV Sri Indah Group dalam hal ini Hi Alimuddin bersedia membuat jembatan alternatif/jembatan bronjong dengan menggunakan dana pribadi. Adapun pendapatan atau jasa yang didapatkan dari setiap mobil yang melintas, diperuntukkan kepada korban bencana alam dan kemaslahatan ummat. 

Penarikan retribusi tersebut diperkuat dengan terbitnya nota kesepakatan damai pada hari Rabu, 21 November 2012 yang ditandatangani Kades Dolago, Kades Boyantongo, penasehat kegiatan Abdurrahim Arief Hi Buchari SH, MH, Musanid A Lawalado serta Ikbal H Ahmadi. Penandatanganan nota kesepakatan damai itu disaksikan Sekkab Parmout, Badrun SE serta Kapolres Parigi Moutong Y Hondawantri Naibaho. Salah satu item dalam nota kesepakatan damai itu menjelaskan bahwa setiap truk yang melintas akan dimintai jasanya sebesar Rp100 ribu. Hasilnya, diperuntukkan buat pembangunan rumah ibadah sebesar 35 persen, H Alimuddin sebagai pemodal serta 30 persen untuk biaya operasional. Selanjutnya, evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyeberangan bronjong di Sungai Boyantongo adalah Camat ParigiSelatan, Kepala Desa Boyantongo serta penasehat kegiatan Abdurahim Arief Hi Buchari SH,MH yang merupakan salah satu dosen di Untad. 

Camat Parigi Selatan Mahfus yang akan dikonfirmasi terkait hasil pungutan itu terkesan menghindar. Bahkan saat akan ditelepon kembali handphonennya sudah tidak aktif lagi. 

Semnetara itu, Sekkab Parmout Badrun Nggai dikonfirmasi hal itu di ruang kerjanya, Jumat (1/2), mengatakan bahwa pungutan yang diberlakukan di sungai Boyantongo khususnya bagi kendaraan roda enam ke atas, merupakan hasil kesepakatan bersama. 
Namun untuk pungutan sebesar Rp100 ribu rupiah itu katanya, adalah merupakan hasil kesepakatan yang pertama pada tahun 2012 silam. Namun belum lama ini, sekitar awal bulan Januari 2013, pihak Organda Kabupaten Parigi Moutong melakukan protes terhadap besaran pungutan yang diberlakukan tersebut. 

Sehingga, akhirnya dibuatlah kembali pertemuan yang dihadiri oleh camat Parigi Selatan, Kapolsek Parigi, Kades Boyantongo dan Pemkab Parmout yang dihadiri Sekkab serta perwakilan organda Parmout. Dalam pertemuan tersebut mengahasilkan kesepakatan baru yang menetapkan pungutan retribusi sebesar Rp50 ribu untuk setiap kendaraan yang lewat. Sedangkan kendaraan yang tidak bermuatan tidak dikenakan biaya. 
Badrun juga tidak mengelak, bahkan membenarkan jika dirinya sebagai Sekkab menandatangani hasil kesepakatan saat itu, disaksikan Kapolres dan Danramil pada pertemuan di ruang rapat bupati. Poin kesepakatannya adalah menyetujui pungutan sebesar Rp100 ribu per kendaraan yang lewat sebagai biaya jasa untuk pemeliharaan jembatan bronjong yang dibuat oleh warga. 

Namun untuk hasil pungutan itu, Badrun mengatakan tidak mengetahui persis peruntukan hasil pungutan itu. Namun berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa Boyantongo bahwa hasil pungutan tersebut akan dikelola oleh pihak Desa Boyantongo dengan beberapa pembagian. yang pastinya tidak ada yang masuk ke kas daerah. 

“ Tentang persetujuan pungutan hasil pertemuan awal sebesar Rp 100 ribu itu, Pemkab Parmout hanya menyahuti apa keinginan masyarakat Boyantongo, namun Pemkab tidak serta merta melepas begitu saja, artinya tetap dilakukan pengawasan di lapangan,” jelasnya. 
Badrun juga menegaskan bahwa praktik pungutan saat ini terjadi di jembatan Boyantongo tidak bisa dikatakan pungutan liar (pungli) karena diketahui oleh aparat desa, camat serta Pemkab Parmout. 
“Itu bukan pungli akan tetapi biaya sewa jasa terhadap jembatan bronjong,dan juga dananya digunakan untuk biaya perbaikan jembatan kalau ada yang rusak,” tandasnya. 
Namun Ia berjanji akan segera melakukan sidak terhadap praktik pungutan yang saat ini tidak sesui dengan hasil kesepakatan. 

Sementara itu Kapolres Parmout AKBP Yusuf Hondawan yang dikonfirmasi terkait hal itu mengaskan bahwa pihak aparat keamanan hanya melakukan pengamanan saja jika ada hal- hal yang terjadi di tempat itu. Sedangkan masalah pungutan itu, pihaknya tidak mengetahui persis kemana aliran dana itu. 

Sementara itu Danramil Parigi hingga berita ini naik cetak belum bisa dikonfirmasi. Ketika wartawan ini mencoba mengkonfirmasi melalui telpon genggam, ponselnya tidak aktif. 
Pernyataan Sekkab tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Hal itu terlihat saat wartawan media ini melintas menggunakan salah satu bus roda enam bersama rombongan jurnalis tujuan PT Vale di Soroako, Kabupaten Luwuk Timur Sulawesi Selatan, Senin (28/1) silam, sejumlah oknum meminta jasa retribusi pada sopir bus sebesar Rp100 sesuai besaran tarif yang terpampang di papan pengumuman retribusi. 

Namun ketika mengetahui penumpang di dalam bus tersebut merupakan para jurnalis media cetak dan elektronik dari Palu, oknum tersebut hanya meminta jasa retribusi sebesar Rp10 ribu. Walau sebelumnya sempat bersitegang dengan sejumlah wartawan saat meminta tanda bukti besaran tarif retribusi. Terlebih lagi, bus yang ditumpangi para wartawan tersebut, hanya melintas di atas sungai, bukan diatas jembatan alternatif. Lain halnya ketika rombongan wartawan kembali menuju ke Palu pada Rabu (30/1) dini hari, oknum meminta tarif retribusi jasa melintas di atas sungai Boyantongo sebesar Rp100 ribu. 

INSTRUKSI BUPATI TAK BERGIGI 


Belakangan, Bupati Parigi Moutong (Parmout) Syamsurizal Tombolotutu mengeluarkan surat Nomor 024/3342/Bag Umum tertanggal 14 November 2012 perihal penertiban arus kendaraan umum melalui sungai/jembatan Dolago. Isi surat Bupati tersebut memerintahkan Camat, Kades Boyantongo, Kades Dolago serta warga desa setempat yang melakukan kegiatan penanganan arus kendaraan yang melewati jembatan/sungai Dolago, terhitung mulai tanggal 14 November 2012 tidak ada lagi warga setempat melakukan kegiatan di sungai/jembatan untuk kendaraan umum. Sehingga, untuk 

sementara waktu yang mengatur arus kendaraan umum melalui sungai/jembatan ditangani sepenuhnya secara terpadu dari kesatuan kepolisian/TNI, dinas Perhubungan dan Pol PP sampai dengan batas waktu yang dibutuhkan. Poin selanjutnya menegaskan bahwa jalan melalui jembatan sungai Dolago adalah jalan Negara trans Sulawesi yang harus 

dijaga/dipelihara untuk kelancaran arus kendaraan umum, sehingga tidak dibenarkan ada pungutan-pungutan uang dari setiap kendaraan umum yang melewati jalan tersebut. 
Masalahnya sekarang, pihak-pihak tertentu telah mengambil keuntungan dari penarikan tersebut seperti yang tertera dalam butir kesepakatan.”Sebaliknya, banyak warga 

khususnya para sopir truk keberatan dengan pungutan yang besar tanpa dilandasi oleh aturan yang berlaku,” kata Sukri Tjakunu warga Desa Boyantongo dalam rilis yang terima redaksi, Kamis (31/1). Padahal katanya, acuan untuk penarikan retribusi jasa penyeberangan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 dan 3, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Jalan. Sebab, sejak awal pemerintah telah mempihakketigakan pembuatan jembatan penyeberangan yang mendapat izin dari institusi pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. DIN/TIA 

Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas

Presiden: Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas

KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono

TERKAIT:

• Sebelum Rapat, SBY Pantau Hitung Cepat Pilkada
• Anas Tantang SBY
• SBY: Yang Menang Tak Perlu Pesta, Yang Kalah Berjiwa Besar
• SBY: Janganlah Jadi Golput
• SBY Layak Pimpin Demokrat Sebelum KLB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tahun 2013 dan 2014 menjadi tahun politik yang bisa memanaskan kondisi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat berpikir cerdas memaknai setiap peristiwa yang terjadi pada tahun politik tersebut.

"Biasanya tahun-tahun seperti ini (tahun politik) suhu politik akan menghangat atau bahkan memanas. Kompetisi politik akan terjadi di seluruh tanah air. Maka kita harus sadar politik agar bisa terjadi politik yang amanah dan mencerdaskan," kata Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Hall D II JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (24/2/2013).

Presiden yang akrab disapa SBY ini juga meminta masyarakat untuk selalu menghormati proses pemilihan umum. Hak setiap warga untuk memilih juga harus dihormati supaya tidak terjadi politik yang hanya memberikan pengaruh buruk seperti kegaduhan, keributan, dan pertentangan antara beberapa kelompok dan golongan.

Lanjut dia, walaupun tahun 2013 menjadi tahun politik yang bisa mempengaruhi suhu politik di Indonesia, presiden mengharapkan politik mampu memberikan pengaruh baik dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih cerdas.

Tahun 2014 mendatang merupakan tahun pemilihan baik anggota DPR, MPR, DPD, presiden, maupun wakil presiden. Untuk itu, masyarakat harus menjaga kekompakan untuk mencegah terjadinya keributan di tanah air.

Demi menjaga kemanan tersebut, kata SBY, kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik sandang, pangan, maupun pekerjaan, perubahan suhu politik tidak akan menyebabkan perbuatan yang anarkis oleh masyarakat.

Sebelumnya, Presiden SBY mendatangi perayaan Cap Go Meh di JIExpo yang dilaksanakan oleh Forum Bersama Indonesia Tionghoa. Acara tersebut juga dihadiri oleh menteri-menteri kabinet bersatu jilid 2 seperti Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Editor :

Farid Assifa

Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas

Presiden: Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas

KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono

TERKAIT:

• Sebelum Rapat, SBY Pantau Hitung Cepat Pilkada
• Anas Tantang SBY
• SBY: Yang Menang Tak Perlu Pesta, Yang Kalah Berjiwa Besar
• SBY: Janganlah Jadi Golput
• SBY Layak Pimpin Demokrat Sebelum KLB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tahun 2013 dan 2014 menjadi tahun politik yang bisa memanaskan kondisi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat berpikir cerdas memaknai setiap peristiwa yang terjadi pada tahun politik tersebut.

"Biasanya tahun-tahun seperti ini (tahun politik) suhu politik akan menghangat atau bahkan memanas. Kompetisi politik akan terjadi di seluruh tanah air. Maka kita harus sadar politik agar bisa terjadi politik yang amanah dan mencerdaskan," kata Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Hall D II JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (24/2/2013).

Presiden yang akrab disapa SBY ini juga meminta masyarakat untuk selalu menghormati proses pemilihan umum. Hak setiap warga untuk memilih juga harus dihormati supaya tidak terjadi politik yang hanya memberikan pengaruh buruk seperti kegaduhan, keributan, dan pertentangan antara beberapa kelompok dan golongan.

Lanjut dia, walaupun tahun 2013 menjadi tahun politik yang bisa mempengaruhi suhu politik di Indonesia, presiden mengharapkan politik mampu memberikan pengaruh baik dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih cerdas.

Tahun 2014 mendatang merupakan tahun pemilihan baik anggota DPR, MPR, DPD, presiden, maupun wakil presiden. Untuk itu, masyarakat harus menjaga kekompakan untuk mencegah terjadinya keributan di tanah air.

Demi menjaga kemanan tersebut, kata SBY, kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik sandang, pangan, maupun pekerjaan, perubahan suhu politik tidak akan menyebabkan perbuatan yang anarkis oleh masyarakat.

Sebelumnya, Presiden SBY mendatangi perayaan Cap Go Meh di JIExpo yang dilaksanakan oleh Forum Bersama Indonesia Tionghoa. Acara tersebut juga dihadiri oleh menteri-menteri kabinet bersatu jilid 2 seperti Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Editor :

Farid Assifa

Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas

Presiden: Tahun Politik, Masyarakat Harus Cerdas

KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono

TERKAIT:

• Sebelum Rapat, SBY Pantau Hitung Cepat Pilkada
• Anas Tantang SBY
• SBY: Yang Menang Tak Perlu Pesta, Yang Kalah Berjiwa Besar
• SBY: Janganlah Jadi Golput
• SBY Layak Pimpin Demokrat Sebelum KLB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tahun 2013 dan 2014 menjadi tahun politik yang bisa memanaskan kondisi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat berpikir cerdas memaknai setiap peristiwa yang terjadi pada tahun politik tersebut.

"Biasanya tahun-tahun seperti ini (tahun politik) suhu politik akan menghangat atau bahkan memanas. Kompetisi politik akan terjadi di seluruh tanah air. Maka kita harus sadar politik agar bisa terjadi politik yang amanah dan mencerdaskan," kata Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Hall D II JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (24/2/2013).

Presiden yang akrab disapa SBY ini juga meminta masyarakat untuk selalu menghormati proses pemilihan umum. Hak setiap warga untuk memilih juga harus dihormati supaya tidak terjadi politik yang hanya memberikan pengaruh buruk seperti kegaduhan, keributan, dan pertentangan antara beberapa kelompok dan golongan.

Lanjut dia, walaupun tahun 2013 menjadi tahun politik yang bisa mempengaruhi suhu politik di Indonesia, presiden mengharapkan politik mampu memberikan pengaruh baik dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih cerdas.

Tahun 2014 mendatang merupakan tahun pemilihan baik anggota DPR, MPR, DPD, presiden, maupun wakil presiden. Untuk itu, masyarakat harus menjaga kekompakan untuk mencegah terjadinya keributan di tanah air.

Demi menjaga kemanan tersebut, kata SBY, kesejahteraan masyarakat menjadi hal utama yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik sandang, pangan, maupun pekerjaan, perubahan suhu politik tidak akan menyebabkan perbuatan yang anarkis oleh masyarakat.

Sebelumnya, Presiden SBY mendatangi perayaan Cap Go Meh di JIExpo yang dilaksanakan oleh Forum Bersama Indonesia Tionghoa. Acara tersebut juga dihadiri oleh menteri-menteri kabinet bersatu jilid 2 seperti Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Editor :

Farid Assifa

Tugu Khatulistiwa

Tugu Khatulistiwa

Kebanyakan orang Indonesia hanya tahu tugu khatulistiwa yang terdapat di kota Pontianak, padahal selain di Pontianak tugu khatulistiwa lainnya terdapat di Desa Khatulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, berada di tepi jalan poros Parigi – Gorontalo.Daerah ini terletak di bagian utara kabupaten Parigi, berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, sekitar 271 km sebelah Utara Parigi.

Mantan Gubernur Sulteng Masuk Partai Nasdem

Kamis, 21 Februari 2013

Mantan Gubernur Sulteng Masuk Partai Nasdem

PALU – Mantan Gubernur Sulteng H.B Paliudju resmi masuk ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pernyataan Paliudju, untuk bergabung dengan Partai Nasdem Sulteng disampaikan di Kantor DPW Nasdem Sulteng. Didampingi Pelaksana Tugas Ketua DPW Nasdem Sulteng Prasetyo , Paliudju yang pernah menjadi Ketua DPW PKPI Sulteng ini mengungkapkan,  setelah PKPI dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014  dia harus punya sikap apalagi dia masih ingin terlibat membangun daerah ini.  “Saya pikir Nasdem paling cocok dan sesuai dengan visi misi yang ada pada diri saya,” kata dia. Dikatakan, Jargon perubahan yang diusung Partai Nasdem sesuai dengan visi misinya yang ingin  memajukan daerah ini. Menurutnya,  tidak ada tujuan tertentu ketika dia ingin bergabung dengan Partai Nasdem. Paliudju  dimanapun dia ditempatkan setelah bergabung dengan Partai Nasdem tidak menjadi masalah. Bahkan Paliduju menyatakan sudah ada bisikan dari anggota PKPI di daerah untuk ikut pindah dengan ke Partai Nasdem. “Saya hanya ingin memajukan daerah ini bersama dengan Nasdem dan  ingin melihat negara kesatuan RI utuh,” jelasnya. Sementara PLT Ketua DPW  Partai Nasdem Sulteng Prasetyo mengatakan, jajaran Nasdem Sulteng sangat bersyukur atas bergabungnya Palidju ke Partai yang diketuai oleh Surya Paloh tersebut. “Adanya keinginan beliau untuk memperkuat Parpol ini sangat kami syukuri,” terangnya. Paliudju sendiri kata Prasetyo, tidak menuntut untuk  menduduki posisi di Partai Nasdem. “ Yang  penting beliau  ingin bergabung dan ingin bersama-sama untuk menyempurnakan pengabdian,” tukasnya. Prasetyo menambahkan soal adanya kader Partai yang keluar dan masuk Partai merupakan dinamika yang biasa dalam berpolitik “Setiap  orang memiliki hak untuk memilih dia boleh kemanampu sesuai aspirasi dan kehendak pribadinya,” tandasnya. Didesain untuk menampung elemen yang ada nasdem diambil alih orang tua tidak benar. Nasdem 30 persen anak muda masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan nasdem jika sudah menjadi pemenang pemilu target ingin menangkan partai. Tidak ada batasan usia tidak ada dalam menyusun pengurus tidak hanya mengakomodir teman lokal di sini.(zai)